Presidensi G20 Indonesia pada jalur keuangan yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dimulai dengan pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pada 9-10 Desember 2021 di Bali.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pertemuan G20 awal dimulainya adalah memang membahas mengenai isu keuangan dan sektor keuangan termasuk kebanksentralan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai keuangan dan kebanksentralan ini menjadi salah satu inti dalam membahas topik-topik yang menjadi perhatian bersama para negara anggota G20. dan yang mempengaruhi perekonomian dunia.
"Kita memahami bahwa G20 yang merupakan 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang menentukan lebih dari 80% ekonomi dunia dan 75% arus perdagangan dunia. Tentu apa yang terjadi dan juga apa yang akan dilakukan oleh negara-negara ini mempengaruhi seluruh dunia," terang Menkeu di Bali pada Kamis (09/12).
Pertemuan ini akan dijadikan acuan terhadap penyelenggaraan pertemuan-pertemuan G20 selanjutnya pada 2022. Indonesia mengajak dunia fokuskan kerjasama untuk pemulihan pasca-pandemi dan pembangunan yang berkelanjutan.
"Indonesia dalam memimpin G20 dan sekaligus menjadi tuan rumah mengusung tema 'Recover Together Recover Stronger'. Ini merupakan suatu tema yang menggambarkan solidaritas dari Indonesia terutama sebagai emerging country agar pemulihan ekonomi dunia akibat dampak dari pandemi selama 2 tahun ini bisa berjalan bersama-sama, dan tidak hanya recover together, namun juga recover stronger," jelas Menkeu.
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan mengawal enam Agenda Prioritas dan Agenda Lanjutan Presidensi G20 Italia untuk dibahas dalam Working Groups. Pada kesempatan itu, Menkeu juga menyampaikan tiga isu penting yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia untuk dibahas pada forum G20. Pertama mengenai arsitektur kesehatan global, dan yang kedua mengenai transformasi ekonomi digital.
"Yang ketiga, Bapak Presiden menekankan mengenai transisi energi menuju ekonomi hijau. Disini disisi finance kita akan bicara mengenai environment and taxation and promoting sustainable infrastructure investment dan bagaimana kita bisa mendesain financing untuk transisi energi karena ini akan sangat kompleks dan membutuhkan investasi yang luar biasa banyak," sambung Menkeu.
Dibagian akhir, Menkeu mengatakan bahwa pertemuan pertama dalam forum FCBD ini akan sangat menentukan tidak hanya tone tetapi juga cakupan pembahasan serta substansi yang ingin dihasilkan pada saat Presidensi Indonesia nanti akan menyelenggarakan pertemuan puncak para Kepala Negara pada bulan November 2022 mendatang
"Ini tentu akan menjadi prioritas kita untuk bisa menggalang kolaborasi global atau yang disebut multilateralisme yaitu bekerjasama secara bersama-sama karena masalah yang dihadapi dunia itu tidak tersekat-sekat oleh batas negara," tutup Menkeu
