PAGARBISNIS.COM - Mokhamad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, menjelaskan bahwa perusahaan Tan Long Vietnam tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Dengan kata lain, tidak ada kesepakatan impor yang terjalin antara Bulog dan Tan Long pada tahun tersebut.
Suyamto menyayangkan tuduhan mark up ini dan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasarkan pada fakta yang ada. Dia juga menegaskan bahwa meskipun Tan Long terdaftar sebagai mitra potensial dalam kegiatan impor, mereka tidak pernah menyampaikan penawaran harga kepada Bulog.
Sonya Mamoriska, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog, menambahkan bahwa Bulog mendapat tugas untuk mengimpor 3,6 juta ton beras dari Kementerian Perdagangan pada tahun 2024, dengan sebagian besar sudah diimpor dari Januari hingga Mei 2024.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menjelaskan bahwa biaya demurrage (biaya akibat keterlambatan bongkar muat) merupakan bagian dari risiko yang tak terhindarkan dalam kegiatan ekspor-impor. Dia menekankan bahwa upaya telah dilakukan untuk meminimalkan biaya demurrage ini, dan biaya tersebut telah dipertimbangkan dalam perhitungan pembiayaan untuk kegiatan impor.
Bayu juga menjelaskan bahwa saat ini, Bulog sedang menghitung total biaya demurrage yang harus dibayar, termasuk melalui negosiasi dengan pihak terkait seperti Pelindo dan pihak asuransi. Dia menegaskan bahwa biaya demurrage ini tidak melebihi 3 persen dari nilai produk yang diimpor.
Tuduhan mark up muncul setelah laporan dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penggelembungan harga beras impor oleh Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).***
