Kebijakan pemerintah yang bersinergi memfasilitasi pemasaran digital UMKM di bidang kuliner di kota besar diharapkan juga memperhatikan UMKM di daerah-daerah. Hal itu disampaikan Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Noor Halimah Anjani.
"CIPS berharap kerja sama ini tidak hanya menyasar UMKM kuliner di kota-kota besar, namun juga UMKM kuliner di daerah-daerah," kata Noor Halimah Anjani dalam penjelasan tertulis di Jakarta.
Noor mengatakan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat memberikan instruksi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait kerja sama ini.
Dengan demikian, UMKM yang berada di daerah juga dapat ikut memasarkan produk-produknya ke pasar yang lebih luas melalui platform digital.
Seperti diketahui, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah meresmikan Pasar Digital atau PaDi untuk menjual produk-produk UMKM.
Dengan memberikan akses pada UMKM untuk mempromosikan dan menjual produknya melalui platform digital diharapkan dapat mendorong realisasi target pemerintah pada tahun 2030, yaitu 30 juta UMKM telah terhubung dalam ekosistem digital.
Kerja sama ini juga dinilai sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk mendorong peningkatan belanja guna mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Selain itu, CIPS juga berharap ke depannya kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta untuk mendorong UMKM naik kelas semakin digalakkan.
Menurutnya, kerja sama ini dapat membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan dan operasionalnya. Selain dalam hal memfasilitasi transformasi digital, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta dalam mendistribusikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui platform digital yang diawasi OJK. "Sebab, KUR masih terbilang cukup rendah, hingga Maret 2020 realisasi KUR baru mencapai Rp 54,03 triliun dari target Rp 190 triliun," jelasnya.
