PAGARBISNIS.COM - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengajukan langkah yang lebih efektif dalam menangani impor ilegal melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia. Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, menekankan perlunya kolaborasi yang lebih erat dengan pihak-pihak terkait untuk menertibkan aktivitas impor ilegal. Hippindo juga mendorong pemerintah untuk memperbanyak produksi dalam negeri sebagai alternatif impor.
Menurut Budihardjo, peningkatan produksi barang lokal, baik pangan maupun non-pangan, sangat penting, terutama untuk produk yang masih terbatas di Indonesia. Kerja sama dengan pihak luar dapat dipertimbangkan, asalkan barang yang diproduksi di dalam negeri ditujukan untuk pasar domestik, bukan hanya ekspor.
Hippindo juga mengusulkan pemetaan produk yang belum diproduksi di dalam negeri dan mendorong Kementerian Perindustrian untuk mempermudah produsen memulai produksi tersebut. Organisasi ini siap mendukung dengan memastikan anggota mereka dapat membeli produk yang sesuai standar dan aturan.
Terkait rencana pemindahan kegiatan impor ke wilayah Indonesia Timur, Budihardjo mengingatkan bahwa infrastruktur di kawasan tersebut masih belum setara dengan wilayah Barat. Biaya operasional yang lebih tinggi dapat mengakibatkan kenaikan harga barang, yang berdampak negatif pada daya beli masyarakat dan menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA).
Hippindo mendukung pemerataan pembangunan nasional, namun kebijakan pemindahan impor harus mempertimbangkan infrastruktur, biaya logistik, dan dampak pada industri serta konsumen, agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat secara efektif.
