Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu meninjau kembali data mengenai masyarakat miskin agar dapat menangani masalah kemiskinan secara lebih efektif.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 terdapat sekitar 25 juta orang miskin di Indonesia. Namun, data dari BPJS menunjukkan bahwa lebih dari 96 juta orang termasuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Pemerintah perlu cermat dengan data ini, karena menjadi landasan bagi kebijakan yang akan diterapkan,” ujarnya di Jakarta pada hari Minggu.
Ajib menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung pemerataan dan pengurangan angka kemiskinan, mengingat lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) didorong oleh konsumsi rumah tangga. Dengan mengurangi kemiskinan, diharapkan daya beli masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya akan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Selain tantangan kemiskinan, pemerintah baru juga dihadapkan pada masalah fiskal yang cukup berat. Ajib berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan solusi konkret untuk permasalahan anggaran. Belanja APBN 2025 diperkirakan sebesar Rp3.613,1 triliun, sedangkan penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun, yang berpotensi menyebabkan defisit lebih dari Rp600 triliun dan menambah utang negara. Dia juga mencatat bahwa jatuh tempo utang mencapai sekitar Rp800 triliun pada tahun 2025.
Di samping itu, pemerintahan baru harus menangani tingkat pengangguran yang tinggi, yang menurut International Monetary Fund (IMF) mencapai 5,2 persen pada April 2024. Meskipun investasi yang masuk terus melampaui target, hal ini tidak cukup untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja, bahkan menyebabkan peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ajib mencatat bahwa meskipun investasi meningkat, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, yang tercermin dalam rasio Incremental Output Ratio (ICOR).
Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, kabinet baru perlu menerjemahkan visi dan misi Prabowo-Gibran melalui reformasi ekonomi struktural, dengan fokus pada kebijakan yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 setelah mengucapkan sumpah jabatan di Sidang Paripurna MPR RI. Dalam pidatonya, Prabowo menggarisbawahi tingginya angka kemiskinan di Indonesia, meskipun negara ini telah menjadi anggota G20 sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia.
