Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menyampaikan bahwa ke depan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat jangka panjang, sementara investasi akan diarahkan untuk mendukung pembangunan.
"Investasi akan menjadi faktor penting dalam mendorong fase pembangunan selanjutnya, dengan APBN ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan jangka panjang," ungkap Thomas dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa proyek-proyek pembangunan yang bernilai ekonomis dan layak akan diwujudkan melalui kemitraan antara sektor publik dan swasta, atau melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menurutnya, langkah-langkah ini diperlukan agar Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8 persen sesuai dengan visi presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).
“Mengupayakan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bukan hanya sebuah cita-cita, melainkan sebuah keharusan. Untuk mencapainya, kita harus memanfaatkan sektor-sektor baru seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau,” tambah Thomas.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena kedua hal tersebut akan membantu Indonesia bersaing di tingkat global serta menciptakan berbagai peluang baru.
Untuk mendukung mesin pertumbuhan ini, Thomas berpendapat bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui investasi di sektor pendidikan, keterampilan, dan kesehatan harus ditingkatkan agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif dan inovatif di masa mendatang.
Dengan populasi yang semakin menua, produktivitas yang rendah, daya saing yang kurang, serta tantangan-tantangan seperti kesenjangan sosial, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan kualitas SDM yang masih rendah, pertumbuhan pendapatan negara saat ini masih terhambat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keberlanjutan sebagai kunci dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Kebijakan yang mendorong kesetaraan sosial, melindungi sumber daya alam, serta mengatasi perubahan iklim sangat diperlukan untuk mencapai hal ini.
Thomas juga menyebutkan bahwa tantangan jebakan pendapatan menengah tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh sebagian besar negara di Asia Tenggara, meskipun kawasan ini memiliki potensi pertumbuhan yang dinamis dan berkelanjutan.
“Transisi menuju tingkat pendapatan yang lebih tinggi adalah hal krusial bagi negara-negara di Asia Tenggara, tidak hanya untuk kesejahteraan domestik, tetapi juga untuk menjaga relevansi kawasan ini sebagai salah satu pusat kekuatan ekonomi global,” jelasnya.
