Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa koperasi dapat berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sekitar 14 juta keluarga di Indonesia masih berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.
“Kami berharap koperasi dapat menjadi wadah organisasi masyarakat di masa depan. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta, pengelolaan koperasi membutuhkan kejujuran dan solidaritas, yang sangat sesuai dengan nilai gotong royong dan kebersamaan yang mengakar dalam budaya Indonesia,” ungkap Budi Arie dalam acara CNN Indonesia Financial Forum 2024 di Jakarta, Selasa.
Ia juga menjelaskan bahwa pemisahan Kementerian Koperasi dari Kementerian UMKM menandakan bahwa koperasi perlu lebih kokoh dan berperan signifikan dalam kemajuan ekonomi Indonesia.
Koperasi di Indonesia memiliki potensi besar sebagai sistem ekonomi, meskipun kontribusinya baru mencapai 1,17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan demikian, masih terdapat ruang yang luas untuk meningkatkan kontribusi koperasi.
Aset koperasi secara nasional juga baru mencapai Rp275 triliun pada 2023, yang menunjukkan bahwa aset ini masih bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk memajukan ekonomi rakyat.
Jumlah anggota koperasi pada 2023 tercatat sebanyak 28,84 juta orang. Budi Arie berharap jumlah ini dapat meningkat hingga 60 juta orang, yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya di desa dan bagi pekerja informal serta masyarakat prasejahtera, sehingga memperkuat inklusi keuangan.
Upaya inklusi keuangan koperasi juga dilakukan dengan memperluas akses keuangan bagi anggota koperasi, memastikan semua anggota memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan koperasi.
Pendidikan dan literasi keuangan menjadi fokus Kementerian Koperasi untuk membantu anggota mengelola keuangan dengan baik.
“Kementerian Koperasi mendorong koperasi untuk menyediakan layanan keuangan sesuai kebutuhan anggotanya, sehingga keberadaan koperasi dapat berdampak nyata pada perekonomian dan akses keuangan anggota. Inklusi keuangan menjadi bagian penting dari upaya mencapai kemandirian ekonomi di daerah-daerah,” kata Budi Arie.
Selain itu, Kementerian Koperasi berupaya meningkatkan digitalisasi di sektor koperasi untuk mendukung akuntabilitas serta memperluas akses keuangan anggota koperasi.
Digitalisasi menjadi salah satu agenda utama dalam transformasi koperasi, terutama terkait peningkatan inklusi keuangan.
Sebagai contoh, penerapan sistem data daring memungkinkan anggota koperasi mengakses informasi terbaru mengenai produk keuangan koperasi dengan lebih mudah.
Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi operasional koperasi, yang dapat memperkuat kepercayaan anggota terhadap produk keuangan yang ditawarkan.
Melalui strategi ini, digitalisasi diharapkan dapat mempercepat akses keuangan, memperluas opsi pembayaran, serta membantu pengembangan koperasi secara lebih efektif.
Budi Arie memastikan bahwa upaya perbaikan akan terus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola koperasi yang lebih baik.
“Diharapkan, kolaborasi antara berbagai pihak terkait dapat mempercepat perubahan positif bagi koperasi di Indonesia,” tambah Budi Arie.
