Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menekankan pentingnya pengawasan distribusi elpiji bersubsidi dengan melibatkan aparat penegak hukum sebagai bagian dari strategi perbaikan sistem distrbusi.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Hipmi, Anggawira, mengungkapkan bahwa dalam jangka pendek, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap distribusi elpiji 3 kg dengan keterlibatan aparat hukum dan partisipasi masyarakat.
“Pengawasan yang lebih ketat menjadi kunci dalam mencegah penyimpangan distribusi elpiji 3 kg. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat agar mereka memahami pentingnya membeli elpiji dari pangkalan resmi,” ujarnya di Jakarta, Rabu.
Dalam jangka menengah, Hipmi mengusulkan percepatan pembangunan jaringan gas kota guna mengurangi ketergantungan terhadap elpiji 3 kg. Selain itu, optimalisasi penggunaan kompor listrik dengan pemberian insentif kepada masyarakat juga dinilai sebagai langkah yang efektif.
“Solusi jangka menengah sebaiknya mencakup penggunaan energi alternatif yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti jaringan gas kota dan pemanfaatan kompor listrik. Dengan demikian, konsumsi elpiji bersubsidi dapat dikurangi secara bertahap,” jelas Anggawira.
Sementara itu, dalam jangka panjang, Hipmi merekomendasikan pengalihan subsidi elpiji 3 kg menjadi bantuan langsung yang diberikan kepada penerima yang berhak melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, penerapan digitalisasi dalam sistem distribusi elpiji juga dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan.
“Kami berharap pemerintah dapat menerapkan subsidi langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, digitalisasi distribusi elpiji akan membantu dalam mengontrol alur distribusi dan memastikan subsidi diberikan secara tepat sasaran,” tambahnya.
Sebagai wadah bagi para pengusaha muda, Hipmi menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait guna memastikan kebijakan ini dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, masalah ini dapat diatasi. Hipmi akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat serta pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Anggawira.
Lebih lanjut, Hipmi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memperbaiki tata niaga gas elpiji 3 kg bersubsidi. Anggawira menegaskan bahwa Hipmi siap berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan ini agar berjalan optimal.
Ia menekankan bahwa pembenahan tata niaga elpiji harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup perencanaan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sedang mempertimbangkan kemungkinan menjadikan Rukun Warga (RW) sebagai sub-pangkalan dalam penyaluran elpiji 3 kg agar distribusinya lebih tepat sasaran.
Karena masih dalam tahap pertimbangan, keputusan akhir mengenai hal ini belum diambil. Langkah ini merupakan salah satu opsi yang sedang dikaji oleh Kementerian ESDM sebagai bagian dari upaya optimalisasi mekanisme distribusi elpiji 3 kg
