Perkembangan dunia usaha dan bisnis di Indonesia saat ini sangat pesat luar biasa. Baik bisnis yang digeluti secara offline maupun online, berkembang sedemikian rupa merajai pasar Indonesia bahkan mendunia. Konon, ada berbagai sektor bisnis di Indonesia yang prospektif menjadi primadona, di antaranya bisnis kuliner, fesyen, jasa, layanan kesehatan, properti, bahan bangunan dan sebagainya. Nah, beberapa sektor bisnis tersebut membuka peluang bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Tak heran, bila Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyatakan, prospek ekonomi Indonesia 2019 optimis diperkirakan terus meningkat hingga mencapai angka 5% - 5,4%. Tren Startup di Indonesia Kini, di era ekonomi dan industri digital, pertumbuhan startup di Indonesia makin menggila dan menggurita. Bahkan, jumlah startup di Indonesia terbanyak keempat di dunia, yaitu total mencapai 1.705 startup. Seiring pertumbuhan startup ini, terbuka juga peluang investasi. Kabarnya, investasi startup di Indonesia meningkat hingga 68 kali lipat.  Pada 2018, diberitakan bahwa startup di Indonesia berhasil menyerap pendanaan sebesar US$9- US$ 10 miliar atau sekitar Rp126 triliun – Rp140 triliun Berdasarkan riset Google dan Temasek, e-Conomy SEA 2018, nilai pasar ekonomi digital Indonesia 2018 mencapai US$27 miliar. Riset ini memperkirakan Indonesia akan menguasai omzet ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2025, yang diprediksi bakal mencapai Rp3.500 triliun. Pada waktu yang sama, Indonesia juga berpotensi meraup porsi terbesar peluang pendanaan senilai Rp730 triliun. Konflik di Dunia Usaha Nah, masalahnya belum banyak yang menyadari akan potensi konflik yang bisa muncul. Bisa terjadi banyak sengketa hukum yang hadir dalam dunia bisnis yang akan berdampak besar, tidak hanya berupa risiko ekonomi tapi juga mengganggu hubungan para pihak yang terlibat. “Setiap bisnis pasti ada potensi terjadi sengketa. Tidak ada peluang bisnis atau investasi yang tidak menimbulkan potensi konflik. Maka perlu dilakukan antisipasi. Sengketa bisnis tidak hanya urusan uang, tapi bisa menimbulkan dampak pada kinerja perusahaan. Sengketa juga menimbulkan dapat trust atau kepercayaan publik terhadap perusahan tersebut,” papar Dr. Bambang Widjojanto, pada acara diskusi dan edukasi untuk jurnalis mengenai “Pengertian & Pemahaman Arbitrase Sebagai Cara Menyelesaikan Sengketa”, beberapa waktu lalu. Menurut Widjojanto, dalam hal ini, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) akan membantu menyelesaikan masalah para pihak yang bersengketa hingga tuntas. “BANI menjadi tempat para arbiter yang mendedikasikan diri melalui pengetahuannya untuk membantu menyelesaikan masalah.  Para arbiter akan menyelesaikan masalah dengan pikiran dan hatinya ketika memutuskan perkara. Lembaga seperti BANI ini luar biasa karena akan menimbang betul rasa keadilan. Banyak sengketa yang bisa diselesaikan dengan menguntungkan para pihak, win-win solution. Metode penyelesaian sengketa yang bisa menguntung para pihak. Ini yang membedakannya dengan pengadilan.” Arbitrase Sebagai Solusi Bila sengketa dibawa ke pengadilan, biasanya ada problem yang ditemui, yaitu: Pertama, hakim tidak memiliki sense of business yang memadai, sehingga yang digunakan adalah dalil-dalil hukum. Kedua, proses penyelesaikan sengketa di pengadilan biasanya akan lama. Bahkan, prosesnya bisa memakan waktu 5-7 kali lebih lama ketimbang melalui arbitrase. “Prosesnya tidak pasti kapan bisa diputuskan hasilnya. Padahal, dunia usaha, kan, butuh kepastian. Konflik makan bisa makin besar.” Sedangkan, penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrasi akan jauh lebih efisien, baik efisien secara biaya dan waktu. Biaya efisien karena dapat menghemat biaya untuk menyewa lawyer di berbagai tingkat peradilan dan biayanya transparan. Bahwa sejak awal sudah dapat diketahui berapa biaya yang harus dikeluarkan. Waktu efisien karena proses penyelesaian sengeketa melalui arbitrase juga lebih singkat dibandingkan proses di pengadilan. Selain efisien juga efektif. Salah satu ukuran efektivitas adalah karena penyelesaian di arbitrase bersifat rahasia. “Pelaku usaha lebih senang jika sengketa yang dialaminya tidak diungkap ke publik karena sengketa dapat berdampak pada citra perusahaan yang mungkin berakhir pada berkurangnya pendapatan.” Berikut ini beberapa alasan, mengapa jalan penyelesaikan konflik harus melalui arbitrase:

  1. Aspek kerahasiaan/confidentiality. Sifatnya yang konfidensial membuat arbitrase dipandang sebagai alternatif penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Hal ini dikarenakan arbitrase diselenggarakan secara tertutup.
  2. Fleksiblitas dalam prosedur dan persyaratan administratif. Prosedur arbitrase sebagaimana yang telah diatur dalam BAB IV UU no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dalam penerapannya bisa lebih fleksibel dengan memperhatikan kesepakatan para pihak. Sedapat mungkin arbiter yang ditunjuk mempertemukan kepentingan paa pihak yang bersengketa.
  3. Hak pemilihan/penunjukkan arbiter berada di tangan para pihak. Ada kebebasan para pihak untuk memilih siapa orang yang akan menjadi arbiter. Hal seperti ini tidak bisa ditemukan dalam pengadilan umum lainnya. Pada pengadilan arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter sesuai dengan latar belakang sengketa yang sedan dihadapi.
  4. Pilihan hukum, forum, dan prosedur penyelesaian berada di tangan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian/klausula arbitrase Pasal 1 ayat 3 UU 30/1999 perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Putusan arbitrase final dan mengikat. Pasal 60 UU no. 30 tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.