Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mendukung inovasi dan pengembangan platform-platform digital yang bisa mempermudah cara bekerja masyarakat di masa depan, membantu pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan kualitas layanan Pemerintah kepada masyarakat. Hal ini ia katakan saat menyampaikan keynote speech pada acara Academic Lecture yang diselenggarakan oleh LPEM FEB UI secara daring.
Wamenkeu mengatakan bahwa dengan dengan adanya pandemi Covid-19, transformasi digital yang dari dulu sudah digalakkan oleh Pemerintah ternyata bisa dilakukan menjadi lebih cepat dan masif. Sekarang ini menurut Wamenkeu banyak sekali pekerjaan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi. Bahkan, dalam menyelesaikan lalu menerbitkan peraturan/regulasi, jajaran Pemerintah tidak perlu bertemu satu dengan yang lain untuk bekerja dalam satu ruangan, tapi dengan dukungan teknologi informasi maka pekerjaan itu menjadi lebih mudah dan efisien.
"Dalam konteks seperti ini, platform-platform digital menjadi sangat sangat penting. Peran Pemerintah adalah menyediakan infrastrukturnya. Ekosistem ekonomi digital yang meliputi e-commerce, e-education, financial technology, bahkan e-government maupun health technology menjadi bagian penting dari ruang kerja kita di masa depan dan bagian penting dari perekonomian kita masa depan," terang Wamenkeu.
Wamenkeu menuturkan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia dan OJK bersama-sama terus membangun infrastruktur kebijakan dan regulasi untuk mendukung potensi perkembangan industri digital khususnya industri keuangan digital. Selain itu, layanan internet juga diperkuat supaya bisa menjangkau daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) melalui pembangunan BTS dan Palapa Ring dengan Service Level Agreement-nya untuk utilisasi di seluruh wilayah Indonesia baik itu bagian barat, tengah maupun timur.
Yang juga menjadi sangat penting selanjutnya menurut Wamenkeu adalah literasi yaitu literasi keuangan, literasi digital, dan juga literasi ekonomi. Maka dari itu, sekarang ini di beberapa daerah secara nasional telah dibentuk berbagai macam inisiatif untuk mendorong digitalisasi di daerah yang salah satunya melalui pembetukan Satgas dan Tim Kerja untuk mendorong akses kepada keuangan digital.
Dalam kesempatan itu, Wamenkeu juga mengingatkan satu hal yang sangat penting dalam melakukan analisis dampak dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh platform digital yang biasanya diarahkan kepada upaya untuk mengidentifikasi mengenai business opportunity. Menurutnya, business opportunity memang harus dicari, digali, dan kemudian setelah ada lalu dijalankan dan dievaluasi.
"Namun bukan itu saja, kita juga perlu selalu melihat bahwa business opportunity itu tidak lepas dari opportunity cost. Business opportunity digital menciptakan pengurangan pada ekonomi yang sifatnya konvensional. Jadi, kalau yang terkait e-commerce, kalau e-commerce naik bisa jadi konvensional commerce nya terpindahkan/tergeserkan. Apakah akan menggantikan? Bisa iya, bisa tidak. Ini pertanyaan buat penelitian. Namun business opportunity yang sifatnya elektronik pasti pada awalnya berasal dari business opportunity yang sifatnya konvensional," terang Wamenkeu.
Karena platform commerce berpindah dari konvensional menuju elektronik, maka Wamenkeu menyebut bahwa pada saat yang bersamaan basis pajak juga berpindah dari basis pajak yang sifatnya konvensional menjadi wajib pajak yang sifatnya e-commerce.
"Saya ingin menyampaikan bahwa platform-platform digital dan platform-platform e-commerce idealnya ikut menjadi mitra dari Pemerintah untuk memastikan bahwa pindahnya nature dari business opportunity tersebut tidak mengurangi kemampuan negara untuk membiayai pembangunan di masa depan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik maka tentu hal itu akan kembali untuk digunakan oleh business opportunity kita," tutup Wamenkeu
