Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan klarifikasi terkait cuplikan pidatonya yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video tersebut, ia menyebut pernah mendapatkan teguran dari seorang wakil presiden terkait upaya pemberantasan mafia pangan.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta pada Minggu, Amran menegaskan bahwa kejadian itu merupakan bagian dari pengalaman masa lalu dan tidak berkaitan dengan Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka.
"Saya ingin meluruskan, teguran tersebut terjadi pada masa lalu dan bukan berasal dari Wapres yang sekarang. Saat itu saya justru menganggap teguran tersebut sebagai motivasi positif. Hal tersebut membuat saya lebih berhati-hati sekaligus semakin tegas dalam melawan mafia pangan," ungkap Mentan.
Ia pun menambahkan bahwa Wapres Gibran mendukung sepenuhnya langkah-langkah strategis dalam memberantas mafia pangan serta segala bentuk penyimpangan yang sedang digalakkan Kementan.
"Pak Gibran sangat mendukung. Baik Presiden maupun Wapres menunjukkan komitmen bersama dalam upaya membersihkan sektor pangan dan melindungi kepentingan petani," imbuhnya.
Amran juga menjelaskan bahwa isi pidato dalam video tersebut disampaikan dalam forum akademik sebagai bagian dari refleksi perjalanan panjangnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Saya ingin menunjukkan pentingnya keberanian dalam menghadapi mafia pangan, dan keberanian tersebut harus dibarengi dengan dukungan penuh dari pimpinan negara. Selama ini, baik dari Presiden hingga Wapres, termasuk saat ini Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, semuanya memberikan dukungan nyata," ujarnya.
Ia pun menyebut bahwa upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia pangan mulai menunjukkan hasil nyata di lingkungan Kementerian Pertanian.
Pada periode sebelumnya, sebanyak 784 kasus mafia pangan telah diungkap dan 411 individu telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut mencakup pelanggaran pada sektor pupuk, hortikultura, peternakan, serta distribusi beras yang tidak sesuai aturan.
"Di internal Kementan sendiri, lebih dari 1.500 pegawai telah dikenai sanksi demosi atau mutasi karena melanggar disiplin dan integritas. Ini adalah gerakan reformasi internal yang dilakukan tanpa pandang bulu," tegasnya.
Dalam 130 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran, Kementan kembali menunjukkan langkah tegas dengan menetapkan 20 tersangka baru dan memproses 50 perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan merugikan petani.
Amran juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan potongan video tersebut untuk memecah belah kekompakan pemerintah.
"Saya ingin tegaskan, jangan ada yang mencoba memecah hubungan saya dengan Wapres. Semua presiden dan wakil presiden yang pernah saya dampingi, termasuk Pak Gibran, memiliki semangat yang sama dalam memberantas mafia pangan dan membela kepentingan petani," ujarnya dengan tegas.
Ia juga mengirimkan pesan keras kepada para pelaku mafia pangan serta pihak-pihak yang mendukung mereka agar tidak mengganggu upaya menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional.
"Saat ini jalan menuju swasembada sudah terbuka lebar. Kepada para mafia dan simpatisannya, jangan mencoba memecah belah kami. Kami tegak lurus mendukung presiden dan wakil presiden. Kami solid dalam menjaga kedaulatan pangan dan memperkuat ketahanan nasional," pungkasnya.
Sebagai penutup, Mentan menegaskan bahwa Kementerian Pertanian akan terus menjalin sinergi dengan KPK, kepolisian, dan kejaksaan guna memperkuat pemberantasan mafia pangan dan menegakkan kebijakan yang berpihak pada petani di seluruh wilayah Indonesia.***
Ilustrasi: Pexels/DoDo PHANTHAMALY
