Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS) tidak hanya mampu meredam potensi gejolak, tetapi juga membuka pintu bagi peluang ekonomi baru.
"Dengan langkah-langkah yang telah dirancang, saya optimistis bahwa kita tidak hanya mampu mengatasi tekanan yang ada, namun juga dapat menciptakan banyak peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," ujar Sri Mulyani dalam wawancara di sela pertemuan IMF-World Bank Spring Meetings 2025, sebagaimana disampaikan melalui akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Sabtu.
Dalam upaya negosiasi tarif, Pemerintah Indonesia mengedepankan pendekatan dialogis untuk memahami perspektif Pemerintah AS, sambil menawarkan sejumlah solusi untuk membantu menekan defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia.
Di saat yang sama, Indonesia juga mengambil langkah-langkah untuk mengurangi hambatan perdagangan, baik dari sisi tarif maupun non-tarif, melalui upaya deregulasi serta reformasi administrasi.
Selaras dengan negosiasi yang berjalan dengan AS, Indonesia juga terus memperluas jaringan ekspor dengan menjajaki pasar baru ke berbagai negara.
"Karena itu, komunikasi dengan berbagai mitra, termasuk ASEAN Plus Three dan Uni Eropa, terus diperkuat untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, memperkirakan bahwa upaya menyeimbangkan defisit perdagangan AS dengan negara-negara mitra akan memerlukan waktu sekitar dua hingga tiga tahun.
Pemerintah AS saat ini sedang menggalakkan kebijakan untuk menata ulang hubungan perdagangan dengan mitra-mitranya, termasuk melalui penerapan tarif resiprokal.
Indonesia sendiri dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen, dan sejak pemberlakuan kebijakan ini, Indonesia aktif menjalankan berbagai langkah negosiasi serta diplomasi perdagangan dengan AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Indonesia mendapat apresiasi dari pemerintah dan dunia usaha AS berkat respon cepat dan penyampaian proposal kerja sama yang terstruktur dengan baik.
Dalam pembahasannya, Indonesia mengajukan lima poin utama yang menjadi nilai tambah, mencakup ketahanan energi nasional, peningkatan akses ekspor, deregulasi di bidang usaha dan investasi, kerja sama dalam rantai pasok industri strategis serta mineral penting, hingga akses terhadap teknologi dan inovasi.
Kedua negara juga sepakat untuk mempercepat pembahasan teknis dalam dua minggu ke depan demi merumuskan solusi konkret yang menguntungkan kedua belah pihak.
Sebagai bentuk dasar legalitas kerja sama ini, Indonesia bersama Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) telah menandatangani Perjanjian Non-Pengungkapan (NDA) untuk penyusunan Bilateral Agreement on Reciprocal Trade, Investment, and Economic Security.***
Ilustrasi: Pexels/Tom Fisk
