Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberi isyarat bahwa pemerintah kemungkinan akan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Jika program ini ditingkatkan dari Rp71 triliun dengan tambahan Rp100 triliun—bukan berarti naik menjadi Rp100 triliun, melainkan menjadi total Rp171 triliun—maka jumlah sentra penyedia makanan akan bertambah. Saya berharap hal ini dapat memberikan dampak berlipat bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, pada Kamis.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan penggunaan belanja negara dalam APBN 2025, yang berjumlah Rp3.621,3 triliun. Efisiensi ini dilakukan agar manfaat anggaran negara dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Oleh karena itu, pengeluaran yang dinilai kurang memberikan dampak langsung akan dikurangi. Sebaliknya, program yang menyentuh masyarakat secara langsung akan menjadi prioritas, termasuk MBG, yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
"Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak Indonesia yang bersekolah mendapatkan asupan gizi yang memadai, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik," jelasnya.
Dengan pertimbangan tersebut, Sri Mulyani menyatakan bahwa MBG adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.
Tambahan dana ini diberikan untuk mempercepat pencapaian target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang. Awalnya, target tersebut direncanakan tercapai pada akhir 2025, namun Presiden Prabowo meminta percepatan sehingga harus terealisasi pada September 2025.
Sri Mulyani telah menginstruksikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang mencakup Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendorong sektor keuangan mendukung keberhasilan program ini.
Dalam hal ini, lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan akses pembiayaan kepada perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal kerja dan produksi dengan baik.
"Kami akan terus memberikan dukungan, baik melalui Badan Gizi Nasional (BGN) maupun kementerian dan lembaga terkait lainnya, untuk memastikan MBG berjalan dengan optimal, merata, dan memiliki tata kelola yang baik," ungkap Sri Mulyani.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa tambahan anggaran Rp100 triliun untuk MBG merupakan konsekuensi dari percepatan yang diminta oleh Presiden Prabowo.
"Karena Pak Presiden ingin program ini dipercepat, maka anggaran tambahan menjadi kebutuhan. Saat beliau bertanya berapa biaya yang dibutuhkan agar program ini bisa dimulai pada September untuk 82,9 juta penerima manfaat, kami sampaikan bahwa diperlukan tambahan Rp100 triliun," ujar Dadan dalam acara Rampinas PIRA di Jakarta pada Sabtu (25/1)
