Beranda / Ekonomi / Saatnya UMKM Bangkit Menjadi Prioritas Pemulihan Ekonomi

Saatnya UMKM Bangkit Menjadi Prioritas Pemulihan Ekonomi

Diterbitkan pada 20 Jul 2020 oleh: Redaksi

ilustrasi (pixabay)

Bagikan di Facebook Twitter


 

Pemerintah terus mendorong upaya kolaborasi berbagai pihak untuk menggerakkan sektor ekonomi, khususnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang saat ini terdampak pandemi Covid-19.

Kunci untuk bangkit dari kesulitan yang dihadapi bersama ini adalah disiplin dan gotong royong antara pemerintah, swasta dan pelaku UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah memiliki semangat yang sama dengan para pelaku UMKM. Presiden berkali-kali mengatakan UMKM harus bangkit. Karena itu, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas, skema, dan insentif untuk memulihkan sektor ekonomi,” papar Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat membuka webinar secara virtual mengenai Implementasi Program Bagi UMKM Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (9/07)

Juri juga menjelaskan, dalam penanganan berbagai dampak pandemi Covid-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan yang tidak hanya terfokus pada sektor kesehatan. “Secara simultan, pemerintah juga fokus untuk pemulihan ekonomi dan bagaimana masyarakat agar tetap bisa makan, di antaranya dengan skema seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan sebagainya.”

Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih menjelaskan, IKM harus menjadi perhatian khusus karena menyerap tenaga kerja yang paling banyak. IKM mampu menyerap 10,5 juta tenaga kerja, sedangkan industri besar hanya 5,9 juta orang. 

IKM pada masa pandemi ini, lanjut Gati, juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi secara cepat, efisien dan efektif mengenai produk yang dibutuhkan konsumen, juga bagaimana risiko dan peluang pasarnya. Misalnya, produk masker dan hand sanitizer bagaimana risiko dan berapa lama peluangnya. “Kami juga melihat kebutuhan IKM mengenai SDM, mesin dan bahan bakunya apakah kurang.”

Kementerian Perindustrian juga mendukung penggunaan teknologi bagi IKM sehingga dapat mengatasi kendala pemasaran apalagi di tengah pandemi ini. “Pemerintah sebagai Pembina IKM memberikan pelatihan digital sejak 2017. Selain itu, e-learning sudah dilakukan sejak 2018. Kami refocusing pada pelatihan sehingga IKM melek digital.  Setelah pelatihan teori, kami sedang membuat berbagai video pelatihan teknis, sehingga perekonomian bisa benar-benar bergerak kembali.”

Pemerintah juga menggaungkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan salah satu marketplace sehingga bisa diketahui data penjualan produk lokal. “Dalam waktu dua minggu bisa diketahui bigdata-nya dan dianalisis produk apa yang paling laku dan sebagainya, sehingga kami dapat menyusun program berikutnya.”

Kementerian Perindustrian juga berkoordinasi dengan Keminfo untuk memfasilitasi jaringan internet bagi sentra-sentra IKM. Dengan demikian, hasil produksi mereka dapat dipromosikan lebih luas.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa UMKM menjadi andalan dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada 2018, sekitar 117 juta angkatan kerja terserap melalui UMKM.

“Dalam masa pandemi, UMKM memiliki keunggulan dibandingkan industri besar. UMKM bisa menyesuaikan dengan situasi yang berkembang. Pola konsumsi yang semula offline, sekitar 40 persen beralih menjadi online. Sebagian besar UMKM meningkat omsetnya, terlebih untuk produk hand sanitizer, sabun antiseptik, tisu basah dan sebbagainya. Sektor kesehatan, ritel, jasa, dan komunikasi mengalami peningkatan,” papar Arif.

Menurutnya, UMKM yang mampu bertahan dan berkembang pada masa ini adalah yang memiliki akses terhadap digital. Indonesia berpeluang besar dalam pemasaran secara digital.

Namun menjadi tantangan karena sebagian belum terakses dengan digital. Pada 2019,  UMKM yang sudah menggunakan teknologi informasi mencapai 8,3 juta atau sekitar 13 persen. “Ada kenaikan sekitar 7 persen dari tahun sebelumnya, meski begitu masih banyak yang belum menggunakan akses internet.”

Arif menjelaskan, digitalisasi tak hanya terkait pemasaran, namun keseluruhan proses industri, seperti perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Digitalisasi ini dapat memperluas akses pasar dalam negeri dan luar negeri bahkan hingga akses permodalan. Pada akhir 2020 diharapkan sudah lebih dari 10 juta pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan teknologi informasi ini. Terkait hal ini, sekitar 18 kementerian dan lembaga melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberdayakan UMKM dalam proses digitalisasi.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan, pihaknya melakukan respons cepat dengan melakukan monitoring terhadap UMKM. Dalam beberapa bulan ini, pelaku UMKM menggunakan modal kerja untuk konsumsi makanan. “Hari ini, aktivitas ekonomi di tingkat bawah menunjukkan pemulihan. Semoga ini terus berlanjut hingga aktivitas ekonomi, terutama di pasar trasional terus meningkat.

Dalam webinar tersebut, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nita Yudi mengatakan, pemerintah dapat menyerap produk UMKM melalui proses pengadaan barang dan jasa.  Saat ini ada program PADI (Pasar Digital) oleh BUMN dan Telkom dan Kementrian Perindustrian untuk IKM,  membuat skema agar pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kini mengutamakan UMKM.

“Dalam proses pengadaan barang dan jasa ada katalog elektronik. UMKM bisa mendaftarkan produknya. Hal ini memberikan dampak langsung yang positif untuk UMKM. Menurut Informasi, akan ada  katalog khusus untuk produk UMKM, jadi kementerian atau lembaga wajib lebih dulu membuka katalog khusus UMKM. Tujuannya agar barang dan jasa UMKM terserap oleh negara,” papar Nita.(hil)

 

 


Bagikan di Facebook Twitter