Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan distribusi MinyaKita. Ia meminta agar pelaku diberikan sanksi berat serta dilakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi guna mencegah praktik serupa di masa mendatang.
“Sanksi tegas harus diberlakukan bagi pelaku kecurangan dalam pengurangan takaran produk serta pemalsuan pangan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera agar tidak ada peluang bagi tindakan serupa di kemudian hari,” ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta.
Menurutnya, praktik curang yang mencakup pengurangan takaran hingga peredaran MinyaKita palsu terjadi akibat lemahnya pengawasan, sehingga memungkinkan pihak tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan secara ilegal.
"Kasus ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang membuka celah bagi tindakan pemalsuan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi sistem pengawasan yang belum berjalan optimal sehingga praktik curang seperti pemalsuan MinyaKita bisa terdeteksi sejak awal," jelasnya.
Ia menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi pembelajaran agar sistem pengawasan produk pangan dapat diperkuat, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
Puan juga mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas serta memperbaiki sistem pengawasan, maka kepercayaan publik terhadap program bantuan pangan berpotensi semakin menurun.
"Apabila hanya pihak di tingkat bawah yang dikenai sanksi, sedangkan aktor yang lebih besar tidak tersentuh hukum, maka keadilan tidak akan benar-benar terwujud," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa MinyaKita merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Oleh sebab itu, manipulasi terhadap produk ini dapat merugikan banyak pihak, baik dari segi kualitas maupun harga.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa peredaran MinyaKita palsu juga dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.
“Negara harus menjamin bahwa kepentingan dan kesejahteraan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya sistem pengawasan,” tegasnya.
Untuk menghindari terulangnya kasus serupa, Puan meminta Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk turut berperan aktif dalam pengawasan dan inspeksi berkala terhadap MinyaKita.
"BPOM perlu memperketat pengawasan serta melakukan inspeksi secara berkala terhadap produk pangan di seluruh lini produksi dan distribusi. Selain itu, merek-merek minyak goreng lainnya juga harus diperiksa untuk memastikan tidak ada lagi praktik yang merugikan masyarakat. DPR akan turut serta dalam pengawasan guna menjamin kepentingan rakyat tetap terlindungi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan untuk menciptakan sistem pemantauan yang lebih transparan agar setiap tahap distribusi produk bersubsidi dapat diawasi dengan ketat.
“Penguatan sistem pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan yang berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen,” pungkasnya.
