Pemerintah menerapkan strategi komprehensif yang melibatkan kerja sama lintas sektor serta pemanfaatan teknologi digital guna menanggulangi praktik perjudian daring atau judi online.
"Judi online tidak hanya berdampak negatif terhadap perekonomian negara, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, kami mengoptimalkan fungsi Desk Pemberantasan Judi Online melalui pendekatan berbasis teknologi dan sinergi antarinstansi agar langkah ini lebih efektif," ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers kementerian di Jakarta pada Selasa.
Meutya menekankan komitmen pemerintah dalam memperketat pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital guna memberantas perjudian daring.
Saat bertemu dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Senin (3/3), ia memaparkan strategi pemerintah dalam menghadapi persoalan judi online.
Dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada November 2024, pemerintah merumuskan tujuh program prioritas Presiden Prabowo di sektor politik dan keamanan. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital bertanggung jawab atas Desk Pemberantasan Judi Online serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi.
Wiranto menegaskan bahwa pemberantasan judi online memerlukan pendekatan yang menyeluruh, meliputi aspek penegakan hukum, pemblokiran akses, serta peningkatan literasi digital masyarakat.
"Kita perlu bertindak secara cepat dan tegas dengan regulasi yang jelas serta langkah penegakan hukum yang efektif untuk menutup celah penyebaran judi online," ujarnya.
Pertemuan tersebut juga membahas urgensi peningkatan keamanan siber serta perlindungan terhadap data pribadi.
Wiranto menyampaikan bahwa kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sangat diperlukan demi menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya.
"Melalui langkah konkret seperti Desk Pemberantasan Judi Online serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi, diharapkan keamanan digital nasional semakin kokoh serta lebih siap dalam menghadapi ancaman dunia maya," tuturnya.
Pemerintah akan memperkuat regulasi serta menerapkan teknologi keamanan yang lebih canggih guna mencegah kebocoran data serta menanggulangi serangan siber terhadap berbagai institusi.
"Keamanan digital menjadi prioritas utama, terutama dalam menjaga data pribadi masyarakat serta melindungi infrastruktur vital nasional," ujar Meutya
