Dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, pemerintah memanfaatkan berbagai instrumen ekonomi, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga peran BPI Danantara, guna memperkuat ketahanan nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan melalui akun Instagram resminya @smindrawati, Selasa (8/4), bahwa upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi juga melibatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA), peran aktif badan usaha milik negara (BUMN), dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), semuanya dikelola dengan pendekatan sinergis dan terintegrasi.
Tujuan utama dari langkah-langkah ini adalah untuk menghasilkan nilai tambah, memperkuat daya saing nasional, serta menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah peta persaingan global yang semakin kompleks dan dinamis.
“Setiap kebijakan, regulasi, dan tindakan harus dirancang secara cermat, mendalam, dan kritis, agar benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat,” ujar Sri Mulyani.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (7/4) sore. Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas situasi ekonomi terkini serta langkah strategis untuk memperkuat fondasi dan ketahanan ekonomi nasional, sesuai amanah konstitusi.
Sri Mulyani juga menekankan bahwa pertemuan tersebut membahas kolaborasi antara pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan di sektor pangan dan energi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menggarisbawahi pentingnya membangun sistem perekonomian yang berorientasi pada cita-cita kebangsaan, dengan menekankan pemerataan, keadilan sosial, dan peningkatan taraf hidup rakyat.
Sistem ekonomi tersebut, lanjutnya, harus berpijak pada kedaulatan serta kekuatan sumber daya nasional yang dikelola secara sinergis, profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.
Pemerintah juga berkomitmen untuk menjalankan kebijakan afirmatif secara transparan, hati-hati, dan bertanggung jawab, namun tetap berpegang teguh pada tekad untuk mencapai target pembangunan nasional.
“Merumuskan, merancang, dan melaksanakan kebijakan ini adalah tugas yang mulia namun penuh tantangan. Namun, kami tidak boleh mundur atau ragu dalam mewujudkannya,” tegas Sri Mulyani.***
