Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung pertumbuhan UMKM serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia agar terus berkontribusi dan menjadi pilar utama perekonomian nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi hadir dalam Kegiatan Puncak Semarak Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BBWI) dengan mengusung tema "Belanja dan Melancong ke Sumatera Selatan Bae" (Berbelanja dan Berwisata ke Sumatera Selatan Aja) di Lapangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
"Gernas BBI/BBWI merupakan salah satu upaya strategis pemerintah yang nyata, berkelanjutan, dan terarah dalam memberikan dukungan kepada UMKM dan sektor pariwisata Indonesia agar terus dapat berkembang dan menjadi pilar utama perekonomian nasional. Gernas BBI/BBWI juga merupakan program unggulan yang dilaksanakan secara serentak oleh TPAKD Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan," kata Mahendra dalam sambutannya.
Lebih lanjut Mahendra menyampaikan bahwa per Desember 2023 di Sumsel terdapat lebih 2,5 juta UMKM yang berkontribusi mencapai 60 persen dari PDRB Sumsel dan menyerap 70 persen tenaga kerja. Sedangkan infrastuktur dan konektifitas yang baik di Sumsel akan menjadi potensi yang kuat untuk pengembangan sektor pariwisata yang lebih baik.
“Kita perlu mengandalkan lebih banyak lagi motor-motor penggerak di dalam negeri, yang artinya pertumbuhan pusat-pusat perekonomian seluruh daerah dan provinsi di Indonesia. Untuk itu upaya kita menjaga pertumbuhan konsumsi masyarakat dengan meningkatkan investasi yang menunjang sektor jasa termasuk di dalamnya yang sangat penting pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Mahendra.
Dalam kesempatan tersebut Mahendra juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Kementerian dan Lembaga yang bersinergi di bawah koordinasi Kementerian Kemaritiman dan Investasi untuk terus mengembangkan UMKM dan Pariwisata Daerah.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam video sambutannya menyampaikan apresiasi kepada OJK sebagai campaign manager serta para top brand dan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan atas terlaksananya rangkaian Gernas BBI dan BBWI di Sumatera Selatan dengan baik. Luhut berpesan agar OJK dapat terus membantu kolaborasi BBI dan BBWI di seluruh daerah dan membantu meningkatkan kemampuan UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan.
Pelatihan UMKM naik kelas telah dilaksanakan dengan peserta sebanyak 1.373 UMKM dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Peserta mengikuti pelatihan dan pendampingan intensif serta meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka untuk bersaing di pasar global. Dalam pendampingan dilakukan kurasi menjadi 5 besar UMKM Champion Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya dapat mengikuti Anugerah BBI/BBWI 2024 tingkat nasional mewakili Provinsi Sumatera Selatan.
Hasil monitoring pelatihan UMKM sebagai rangkaian kegiatan Gernas BBI/BBWI, tercatat 15 besar UMKM membukukan kenaikan omset sebesar 69,51 persen. Pencapaian lainnya ditunjukkan secara nasional tercatat terdapat lebih dari 150.000 UMKM yang telah melakukan onboarding UMKM ke platform e-commerce.
Dukungan dari Lembaga Jasa Keuangan juga diwujudkan melalui penyaluran kredit dan pembiayaan kepada UMKM. Secara besaran di Provinsi Sumatera Selatan, proporsi penyaluran kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit oleh perbankan di Sumatera Selatan tercatat sebesar 23,95 persen atau senilai Rp39,75 triliun. Rasio ini menunjukkan bahwa sektor perbankan terus berupaya untuk mendukung penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM dalam memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) sebesar 30 persen di tahun 2024.
Torehan capaian lainnya ditunjukkan melalui besaran belanja Produk Dalam Negeri (PDN). Pada Triwulan I 2024 Realisasi anggaran dan belanja operasional di Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai Rp3,61 triliun, di mana share untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp1,18 Triliun atau 30 persen, dengan penggunaan PDN dari belanja barang dan jasa tersebut sebesar Rp584,34 miliar atau 49,52 persen dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) (tertinggi ke-4 secara nasional).
OJK terus mendorong peningkatan akses keuangan bagi pelaku UMKM melalui kebijakan dari sisi demand dan supply. Dari sisi demand, pelaku UMKM diarahkan untuk meningkatkan kapabilitasnya melalui serangkaian kegiatan literasi dan inklusi keuangan agar masuk dalam kategori masyarakat bankable. Di sisi lain, dari sisi supply, OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memberikan dukungan penuh agar lembaga keuangan baik perbankan dan non-perbankan bersinergi dengan pemangku kepentingan di daerah dalam memberikan akses keuangan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan.
