Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai bagian dari upaya mendukung penghapusan sistem kerja outsourcing atau alih daya.
Pengumuman ini disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada hari Kamis.
“Sebagai bentuk penghargaan untuk para buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Presiden Prabowo di hadapan ribuan pekerja yang hadir.
Menurut Prabowo, dewan ini akan terdiri dari para tokoh buruh dari berbagai daerah di Indonesia. Tugas utama dewan tersebut adalah memberikan masukan kepada Presiden terkait perbaikan regulasi dan undang-undang yang dinilai belum berpihak pada pekerja.
Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan dukungannya terhadap penghapusan sistem outsourcing, sebuah isu yang selama ini menjadi perhatian utama kalangan buruh.
Ia menjelaskan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh akan menelaah proses transisi untuk menghapus sistem tersebut, namun tetap mempertimbangkan kondisi dunia usaha dan iklim investasi di Indonesia.
“Kita memang ingin menghapus outsourcing. Tapi, kita juga harus bersikap bijak dan memperhatikan keberlangsungan investasi. Tanpa investor, tidak akan ada pabrik, dan kalian tidak bisa bekerja,” jelasnya.
Presiden juga mengumumkan beberapa langkah lanjutan, seperti pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Ia juga mendorong percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga serta RUU Perlindungan Pekerja Laut dan sektor perikanan.
Prabowo menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam jika terdapat ketidakadilan terhadap kaum pekerja. “Kalau perlu, negara akan bertindak langsung,” tegasnya.
Pidato tersebut disambut hangat oleh para pimpinan serikat buruh seperti Said Iqbal dan Jumhur Hidayat yang hadir dalam acara peringatan Hari Buruh tersebut.***
Ilustrasi: Pexels/RDNE Stock project
