PAGARBISNIS.COM - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyatakan bahwa kebijakan ekonomi di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,36 persen menjadi 9,03 persen. Selain itu, kemiskinan ekstrem juga menurun dari 1,12 persen menjadi 0,83 persen.
Ferry menambahkan bahwa pada 2014, angka kemiskinan berada sekitar 11 persen, namun berhasil ditekan hingga 9 persen pada 2024. Kemiskinan ekstrem yang awalnya mencapai 6 persen, kini turun drastis menjadi 0,83 persen.
Dalam sebuah dialog yang mengangkat tema 'Satu Dekade Membangun Indonesia Maju', Ferry mengungkapkan bahwa capaian ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik domestik maupun global, yang dihadapi Indonesia. Sejak 2014, tantangan eksternal seperti perlambatan ekonomi dunia, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta pandemi COVID-19, memberikan dampak signifikan pada sektor konsumsi dan tenaga kerja dalam negeri.
Kebijakan ekonomi yang diterapkan selama satu dekade ini berfokus pada tiga pilar utama untuk mengurangi kemiskinan. Pertama, menjaga daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, melalui berbagai program bantuan sosial seperti sembako dan bantuan tunai.
Kedua, program pemberdayaan ekonomi yang berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui dukungan kepada UMKM dan program ketahanan pangan. Ketiga, pembangunan infrastruktur untuk memperkuat akses dan mobilitas ekonomi, termasuk proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol dan akses digital yang membuka peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil.
Ke depan, pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, serta melanjutkan reformasi struktural melalui kebijakan seperti Omnibus Law dan transformasi ekonomi hijau.
Hanung Harimba Rachman, Ahli Utama Pengembang Kewirausahaan di Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan langkah-langkah strategis yang diambil untuk memperkuat ekonomi nasional. Fokus utama Kemenkop UKM adalah memastikan UMKM mendapatkan akses permodalan yang luas, termasuk melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Selain memberikan modal, pemerintah juga membuka akses ke berbagai program keuangan digital yang lebih efisien.
Untuk melindungi UMKM dari persaingan yang tidak sehat, Kemenkop UKM memperkuat regulasi, terutama menghadapi produk impor dengan harga murah yang sering mempersulit UMKM bersaing. Selain itu, intervensi juga dilakukan untuk melindungi UMKM dari praktik perdagangan tidak sehat seperti predatory pricing. Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada UMKM dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi.***
