Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan keprihatinannya atas melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, yang dinilai sebagai dampak dari kebijakan penghematan anggaran dan perubahan arah belanja pemerintah.
Aviliani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang agar tidak memperlambat pergerakan ekonomi regional. Ia menekankan bahwa ketergantungan sebagian besar daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sangat besar, khususnya daerah yang tidak memiliki sumber daya alam seperti tambang sebagai penopang ekonomi utama.
Ia menjelaskan bahwa wilayah dengan basis pertambangan seperti di luar Pulau Jawa justru masih mencatatkan pertumbuhan yang relatif tinggi, sementara daerah yang sangat mengandalkan belanja dari APBD menunjukkan penurunan signifikan dalam pertumbuhan ekonominya.
"Mayoritas perekonomian daerah sangat terikat pada APBD. Kita melihat justru wilayah yang tidak memiliki kekuatan dari sektor tambang, tetapi bergantung pada belanja pemerintah, mengalami perlambatan ekonomi," ujarnya dalam forum Kadin: Global & Economic Outlook kuartal pertama tahun 2025 di Jakarta, Kamis.
Aviliani juga mengkritisi belum jelasnya fokus dan arah pengalihan anggaran pemerintah, yang berdampak langsung pada dunia usaha. Menurutnya, ketidakpastian dalam alokasi anggaran membuat pelaku usaha kesulitan merasakan efek lanjutan (multiplier effect) dari stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah.
Selain itu, ia menyoroti kendala dari sisi regulasi yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun sejumlah kebijakan telah dibahas, implementasinya berjalan lambat, sehingga menghambat pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis secara cepat dan tepat.
"Sebetulnya regulasinya sudah sempat dibahas, tapi belum benar-benar dijalankan. Ini membuat pelaku usaha kehilangan momentum karena harus menunggu terlalu lama. Jadi, regulasi yang tepat waktu itu krusial," kata Aviliani.
Menanggapi situasi tersebut, Kadin mendorong agar pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang mampu menjadi penghubung antara sektor usaha dan pembuat kebijakan, khususnya dalam menyelesaikan persoalan teknis yang sering terjadi di lapangan.
Ia menyampaikan bahwa Kadin sendiri telah membentuk Satgas internal dengan fungsi utama untuk mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi oleh dunia usaha.
"Pembentukan Satgas di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah langkah yang bagus, dan Kadin juga telah membentuk tim serupa. Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan efektif ke depan, agar dunia usaha tidak hanya mampu bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan dalam jangka menengah hingga panjang," tambahnya.
Kadin berharap evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran dan tata kelola belanja pemerintah dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi riil ekonomi di tiap daerah. Dengan begitu, potensi sektor unggulan daerah dapat dimaksimalkan, dan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam menjalankan bisnisnya.
