Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menilai bahwa kebijakan stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah untuk periode Juni hingga Juli 2025 merupakan bagian dari strategi mitigasi guna mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang semakin penuh tekanan.
Ia menjelaskan bahwa pada kuartal kedua tahun 2025, tekanan dari luar negeri mulai memengaruhi elemen-elemen utama pertumbuhan ekonomi domestik. Indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) global mencerminkan pelemahan ke wilayah kontraksi, harga komoditas cenderung mengalami penurunan, sementara ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel—yang melibatkan dukungan dari Amerika Serikat—sempat memicu lonjakan harga minyak hingga 8 persen sebelum kembali stabil.
“Situasi dunia saat ini cenderung memburuk. IMF dan Bank Dunia juga telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2025,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan tertulis dari Jakarta, Jumat.
Organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 akan stagnan, sementara volume perdagangan dan arus investasi global diprediksi bergerak mendekati nol atau bahkan mengalami kontraksi.
Di dalam negeri, sinyal tekanan ekonomi juga mulai terlihat. Sektor manufaktur nasional sudah berada dalam fase kontraksi, penjualan semen yang sempat meningkat pada April mulai melambat di Mei, dan penjualan kendaraan bermotor juga mengalami penurunan tajam.
“Hal ini menunjukkan bahwa dampak tekanan global mulai nyata terasa terhadap elemen-elemen pembentuk pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.
Meski begitu, Sri Mulyani menekankan bahwa ekonomi Indonesia masih menunjukkan resiliensi. Inflasi inti masih terkendali pada kisaran 1,9 persen, ekspor tetap berada dalam tren stabil, dan neraca perdagangan mencatatkan surplus pada Mei 2025.
Guna mencegah agar tekanan global tersebut tidak semakin membebani pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah pun kembali mengucurkan paket stimulus ekonomi jilid kedua pada triwulan II tahun ini.
Paket ini difokuskan pada berbagai sektor yang dianggap mampu mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dalam waktu cepat.
Beberapa langkah yang diambil antara lain pemberian potongan harga untuk transportasi umum seperti tiket kereta, pesawat, dan kapal laut selama masa liburan sekolah pada Juni–Juli 2025, dengan alokasi dana sebesar Rp0,94 triliun.
Selain itu, diberikan pula diskon tarif tol selama periode libur sekolah, yang dibiayai dari dana non-APBN sebesar Rp0,65 triliun. Pemerintah juga memperkuat bantuan sosial dengan menambahkan manfaat Kartu Sembako sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan serta distribusi beras sebanyak 10 kg per bulan, dengan total anggaran mencapai Rp11,93 triliun.
Di sisi lain, subsidi upah sebesar Rp300 ribu juga diberikan kepada 17,3 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta atau setara Upah Minimum Provinsi (UMP). Bantuan ini juga mencakup 288 ribu guru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta 277 ribu guru di bawah Kementerian Agama, dengan anggaran sebesar Rp10,72 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperpanjang insentif berupa diskon iuran untuk jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja di sektor padat karya, senilai Rp0,2 triliun dari dana non-APBN.
“Melalui rangkaian stimulus ini, kami harapkan tekanan eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diredam, agar tidak terlalu memengaruhi momentum ekonomi nasional. IMF dan Bank Dunia memperkirakan jika tidak diintervensi, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa turun hingga ke level 4,7 persen, terutama akibat dampak tarif Presiden Trump,” tutupnya.
