Menteri BUMN, Erick Thohir, berharap kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia dapat berperan dalam meningkatkan kualitas investasi di Tanah Air.
“Kita harus terus mendorong transformasi dan transparansi ke tingkat yang lebih tinggi. Apalagi, dengan kehadiran Danantara, investasi dan operasional dapat mengalami peningkatan kualitas yang signifikan,” ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Menurut Erick, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, akan dibentuk komite investasi yang berperan dalam mengawal investasi.
“Undang-undang ini menghadirkan kemajuan, di mana seluruh investasi akan diawasi oleh komite investasi. Artinya, setiap usulan investasi atau pengembangan dengan anggaran besar akan melalui mekanisme komite, yang pada akhirnya akan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Selain itu, dalam aspek operasional, korporasi, dan penugasan, kami tetap melakukan pengawasan secara menyeluruh. Dengan adanya regulasi baru ini, proses penugasan tetap akan dikontrol dan diaudit, sedangkan operasional dapat dipantau lebih baik. Saya melihat ini sebagai solusi positif yang membawa berbagai perbaikan,” jelasnya.
Erick menambahkan bahwa Kementerian BUMN masih memiliki peran dalam pengawasan operasional, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2025. Salah satu tugas utama kementerian adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.
“Dalam undang-undang ini, salah satu fungsi utama kami adalah melakukan pengawasan, termasuk menindak jika ada indikasi korupsi, menyetujui rencana kerja, serta memastikan keseimbangan antara dividen dan suntikan modal. Apakah operasional juga diawasi? Tentu saja, terutama untuk layanan publik seperti subsidi dan proyek strategis nasional,” tegasnya.
Mengenai peralihan saham dari berbagai perusahaan BUMN ke Danantara, Erick menjelaskan bahwa proses ini masih dalam tahap pengkajian.
“Prosesnya masih berjalan. Setelah ini, kami akan mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Inbreng. Jika ditanya mengapa tidak hanya tujuh perusahaan yang dialihkan, saya berpandangan bahwa transformasi besar BUMN harus dilakukan secara menyeluruh. Jadi, bukan hanya tujuh, melainkan semua aset akan dikelola dalam satu sistem manajemen aset,” ungkapnya.
Transformasi yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir telah memberikan dampak positif, di mana BUMN berhasil mencatatkan laba sebesar Rp310 triliun.
“Pada akhirnya, semua aset akan dikelola di bawah Danantara sebagai satu kesatuan. Nilai asetnya bisa mencapai 900 miliar dolar AS, meskipun transisinya dilakukan secara bertahap. Saya juga memiliki hubungan kerja yang baik dengan Group CEO Danantara, Pak Rosan Roeslani. Dengan visi Presiden RI yang jelas dan positif, saya optimistis langkah ini akan membawa dampak besar bagi perekonomian,” tutupnya.
