Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekonomi Indonesia dihadapkan pada berbagai perubahan yang sangat cepat dan fundamental. Sesudah dihadapkan pada pandemi yang memberikan dampak luar biasa, kini adanya pemulihan ekonomi mempengaruhi rantai pasok penawaran yang tidak mampu mengikuti pemulihan di sisi permintaan. Muncullah tekanan pada harga atau inflasi, yang diperparah dengan terjadinya situasi geopolitik Rusia-Ukraina yang menimbulkan dampak luas.
"Masalah pangan, masalah pupuk, masalah energi menjadi sangat terpengaruh. Makin memperparah disrupsi sisi supply dan tekanan inflasi," ungkap Menkeu saat menjadi narasumber Leaders Talk Series #2 yang diselenggarakan PLN secara daring, Rabu (26/10).
Harga yang meningkat dari sisi pangan, energi, dan lainnya menimbulkan inflasi yang tinggi di berbagai negara terutama negara maju. Amerika, Eropa, dan Jepang bahkan saat ini mencapai inflasi tertingginya dalam 4 dekade terakhir.
Di sisi lain Menkeu mengatakan, inflasi yang melonjak mengharuskan otoritas moneter melakukan respon dalam bentuk kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Otoritas moneter di Amerika menaikkan suku bunga dan likuiditas US dolar padahal transaksi dunia mayoritas menggunakan mata uang USD.
Menkeu menyebut, kondisi inilah yang kemudian menimbulkan tekanan yang makin besar. Banyak negara yang situasinya sudah rapuh waktu terjadi pandemi, dengan adanya pandemi makin rapuh.
"Saat ini lebih dari 60 negara diperkirakan dalam situasi kondisi keuangan dan utangnya dalam kondisi distress yang kemungkinan bisa memicu krisis utang maupun krisis keuangan atau krisis ekonomi. Ekstrimnya seperti bapak dan ibu sekalian mungkin lihat apa yang terjadi di Sri Lanka," tandas Menkeu.
Namun Menkeu menekankan, kondisi Indonesia saat ini berada dalam momentum pemulihan ekonomi yang masih kuat dan terjaga. Pertumbuhan ekonomi masih ditopang baik dengan ekspor yang cukup kuat sehingga menyebabkan trade account dan current account surplus. Selain itu, pertumbuhan Indonesia yang baik juga ditopang dari dalam negeri dengan pulihnya konsumsi dan investasi.
Menkeu menyatakan, kondisi perekonomian Indonesia yang baik ini merupakan hasil kerja sama yang terjalin antara otoritas fiskal dan moneter. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bersama dengan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal dan seluruh sektor lain, menunjukkan kegiatan ekonomi riil harus saling bekerja sama karena tantangan yang dihadapi semakin rumit.
"Kerja sama yang baik akan menyebabkan dampak kebijakan akan menjadi baik, efektif, dan tentu dari sisi ongkos atau biayanya menjadi jauh lebih ringan," pungkas Menkeu.
