Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, bersama para Menteri Keuangan negara-negara ASEAN, tengah merumuskan respons kebijakan terhadap kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Hal ini dibahas dalam Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN yang diselenggarakan di bawah kepemimpinan Malaysia.
Menurut Sri Mulyani, kebijakan yang diterapkan AS telah merusak sistem perdagangan global yang sebelumnya berlandaskan aturan, seperti yang diatur oleh World Trade Organization (WTO) dan lembaga Bretton Woods.
“Sistem perdagangan yang awalnya dirancang oleh AS usai Perang Dunia II untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global, justru kini dipandang sebagai penyebab perpindahan industri dari wilayah AS, yang kemudian meningkatkan angka pengangguran di sana,” tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.
Sementara itu, kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Trump menuntut negara-negara lain melakukan negosiasi bilateral secara langsung dengan AS.
Sebagai respons, China menerapkan kebijakan tarif balasan, yang kemudian dibalas kembali oleh Amerika Serikat dengan menaikkan tarif hingga 125 persen.
Situasi ini, lanjut Sri Mulyani, menciptakan ketidakpastian yang signifikan serta mengguncang perekonomian global, dan dikhawatirkan dapat memperlemah pertumbuhan ekonomi dunia serta menimbulkan tekanan inflasi secara global.
Dalam forum ASEAN tersebut, seluruh Menteri Keuangan menyampaikan dampak dari kebijakan perdagangan AS terhadap kondisi ekonomi masing-masing negara, termasuk strategi penanganan dan mitigasi risiko, serta pendekatan negosiasi yang dilakukan dengan pihak AS.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa ASEAN, dengan kekuatan ekonomi sebesar 3 triliun dolar AS dan populasi yang melebihi 650 juta jiwa, memiliki peluang besar untuk meningkatkan kolaborasi dalam memperkuat ekonomi kawasan.
Indonesia sendiri terus memperkuat fondasi ekonominya melalui berbagai kebijakan deregulasi serta penghapusan hambatan dalam perdagangan dan investasi domestik.
Di saat yang sama, Indonesia juga aktif melakukan pendekatan diplomatik dan negosiasi untuk melindungi kepentingan nasional serta mendorong stabilitas ekonomi global.
“Hal ini merupakan amanat dari konstitusi, yang menekankan peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga menambahkan bahwa Kabinet Merah Putih telah diberikan arahan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyusun langkah-langkah strategis guna mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global.***
