Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa lembaganya akan mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang direncanakan pemerintah untuk tahun 2026, selama kebijakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat.
“Selama efisiensi anggaran dilakukan demi kepentingan rakyat, DPR RI tentu memberikan dukungan penuh,” ujar Puan usai pertemuan dengan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025).
Meski demikian, Puan menekankan bahwa DPR akan terlebih dahulu mencermati struktur anggaran 2026 secara menyeluruh. Fokus utama DPR, menurutnya, adalah memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, yang ditargetkan berada pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen, Puan menyebut DPR akan membahasnya lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.
“Minggu depan masing-masing fraksi akan menyampaikan pandangan mereka, dan selanjutnya pemerintah akan menanggapi pandangan dari seluruh fraksi,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran masih akan menjadi bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
“Kami akan terus memantau berbagai langkah efisiensi. Penyusunan APBN 2026 nantinya akan mempertimbangkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja anggaran tahun ini,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 di Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).
Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan sasaran makro dan kebijakan fiskal utama pemerintah sebagaimana tercantum dalam dokumen KEM PPKF 2026.
Ilustrasi: Burak The Weekender/Pexels
