Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan tekanan dari harga pangan dan energi cukup berat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meski demikian, menurutnya inflasi Indonesia masih terkendali.
"Jika melihat inflasi Indonesia bulan lalu, Agustus dari 4,9% turun sedikit menjadi 4,6%. Inflasi biasanya terjadi pada bulan September," ungkap Menkeu dalam Bloomberg Recovery and Resilience: Spotlight on ASEAN Business yang diselenggarakan secara hybrid, Senin (12/09).
Jika dilihat dari komponennya, Menkeu mengatakan volatile food merupakan penyumbang inflasi utama. Seperti halnya yang berasal dari gandum dan minyak goreng yang sangat berkorelasi tinggi dengan situasi geopolitik.
"Jadi pertanyaan dari sudut pandang kebijakan, bagaimana kita akan merespon inflasi yang terutama dari gangguan pasokan. Tadi pagi misalnya Bapak Presiden berkali-kali berdiskusi dengan seluruh Gubernur dan Walikota agar bisa melihat detail darimana tekanan harga ini berasal, terutama untuk harga makanan yang menurut saya bisa dicegah," jelas Menkeu.
Sementara itu, tekanan harga energi menyebabkan Pemerintah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Solar dan Pertalite mengalami kenaikan harga rata-rata 30%. Menkeu mengatakan, kebijakan ini di satu sisi sedikit melepaskan tekanan pada anggaran subsidi, namun di sisi lain meningkatkan inflasi administered price.
"Jadi kami mencoba untuk memastikan bahwa pertama jika masalah datang dari sisi pasokan, kami akan mengatasi di sisi pasokan," tandas Menkeu.
Menkeu memaparkan pula jika Bank Indonesia sebagai otoritas sisi moneter juga menetapkan kebijakan yang mampu mengelola ekspektasi inflasi serta stabilitas rupiah. Di tengah dollar yang terus menguat, depresiasi Indonesia sekitar 4,5% terhitung ringan atau sedang jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Hal ini karena kinerja neraca pembayaran Indonesia yang cukup baik.
"Neraca perdagangan telah surplus selama 27 bulan, jadi kami memiliki lebih banyak ketahanan di sisi eksternal, tetapi kami tahu bahwa situasi global tidak akan mudah," pungkas Menkeu.
