PAGARBISNIS.COM - Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp124,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan.
“Ketahanan pangan menjadi prioritas Presiden terpilih. Kami menganggarkan Rp124,4 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers terkait RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat.
Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai aspek, mulai dari pra-produksi, produksi, distribusi, pemasaran, hingga ke konsumen.
Pada tahap pra-produksi, anggaran akan digunakan untuk memberikan bantuan alat tangkap ikan sebanyak 10 ribu unit, subsidi pupuk antara 8,5 hingga 9,5 juta ton, bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 1.012 unit, bantuan benih ikan sebanyak 131,6 juta ekor, bantuan benih pangan untuk 2.267 hektare lahan, kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor pertanian, serta subsidi resi gudang.
Untuk produksi, anggaran tersebut dialokasikan untuk pengembangan program food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, dana juga akan digunakan untuk mencetak sawah seluas 250 ribu hektare, pengembangan kawasan padi seluas 485 ribu hektare, kawasan jagung seluas 250 ribu hektare, pembangunan 12 unit bendungan, jaringan irigasi seluas 17 ribu hektare, lahan pertanian pangan produktif seluas 20,4 kilometer persegi, serta asuransi pertanian untuk 1 juta hektare lahan.
Pada tahap distribusi, dana akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur logistik seperti pelabuhan, jalan sepanjang 49.782 kilometer, akses jalan tol, jaringan kereta api, penyelesaian lima bandara, pembangunan jalan daerah, cold storage, serta jalan usaha tani.
Untuk pemasaran, anggaran dialokasikan untuk cadangan pangan pemerintah, subsidi cadangan pangan, stabilitas pasokan dan harga pangan, gerakan pangan murah di 39 lokasi, revitalisasi pasar rakyat, serta KUR untuk UMKM.
Sementara itu, pada tahap konsumen, anggaran akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Sembako, dan pemberian makanan tambahan untuk balita yang berisiko stunting.
Pemerintah juga merencanakan alokasi sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen dari PDB untuk program Makan Bergizi Gratis pada tahun 2025, yang mencakup biaya makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menjalankan program tersebut.***
