Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan pentingnya langkah antisipatif terhadap potensi dampak konflik antara Iran dan Israel terhadap sektor industri nasional. Ia menyoroti ketergantungan industri domestik terhadap energi impor, baik sebagai sumber daya maupun sebagai bahan baku proses produksi, yang dapat terganggu akibat situasi geopolitik tersebut.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta pada hari Rabu, Menperin menjelaskan bahwa konflik yang berlangsung di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok global, termasuk jalur logistik dan distribusi bahan baku industri. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan strategi mitigasi untuk menjaga kelancaran operasional sektor industri nasional.
Selain itu, Menperin juga mengingatkan tentang dampak tidak langsung dari perang tersebut terhadap nilai tukar rupiah. Ketidakstabilan kurs dapat menyebabkan inflasi pada harga input produksi, yang pada gilirannya akan menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.
Agus menjelaskan bahwa peran energi dalam industri sangat krusial, tidak hanya sebagai penggerak produksi, tetapi juga sebagai bagian integral dalam proses manufaktur. Untuk itu, ia mendorong pelaku industri agar lebih efisien dalam penggunaan energi. Optimalisasi berbagai sumber energi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi serta memperkuat daya saing industri nasional. Upaya ini juga sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya kedaulatan energi.
Lebih jauh, Kementerian Perindustrian mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya fokus pada efisiensi energi, tetapi juga melakukan diversifikasi sumber energi yang digunakan. Ketergantungan pada energi fosil, terutama yang diimpor dari Timur Tengah, menjadi semakin berisiko di tengah eskalasi konflik geopolitik. Diversifikasi energi dianggap menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan industri nasional.
Kemenperin juga terus mendorong industri manufaktur agar mampu menghasilkan produk-produk yang mendukung program ketahanan energi, seperti mesin pembangkit listrik, infrastruktur energi, dan komponen energi terbarukan.
Dalam sektor pangan, Agus turut menyoroti pentingnya hilirisasi produk agro sebagai langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif konflik terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut bahwa konflik Iran-Israel turut menyebabkan lonjakan biaya logistik global, memicu inflasi secara luas, dan memengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Ketiga hal ini — kenaikan biaya logistik, inflasi global, dan tekanan terhadap kurs rupiah — secara langsung meningkatkan harga bahan baku pangan impor. Solusinya adalah memperkuat hilirisasi pangan dalam negeri. Industri kita perlu memanfaatkan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan lokal agar tidak bergantung pada impor," ujar Menperin.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hilirisasi tidak hanya difokuskan untuk menghasilkan produk pangan, tetapi juga mendorong inovasi teknologi produksi agar lebih efisien dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Menurutnya, hilirisasi produk agro menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo, yang bertujuan memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, industri manufaktur diharapkan turut berkontribusi aktif untuk mencapai target tersebut.
Sebagai langkah tambahan, Menperin juga mengimbau pelaku industri untuk memanfaatkan skema Local Currency Settlement (LCS) dalam menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar. Melalui fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia, industri dapat melakukan transaksi perdagangan internasional dengan negara mitra tanpa harus menggunakan dolar AS, yang dapat membantu menekan tekanan terhadap biaya produksi di tengah ketidakpastian global.
