Pemerintah diminta untuk memperketat akses keluar masuk di Indonesia melalui jalur transportasi untuk mencegah peningkatan kasus penularan COVID-19 di Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie dalam keterangan tertulis di Jakarta.
"Kita ketahui bahwa memang sekarang di mana-mana, di daerah-daerah juga terjadi peningkatan penularan COVID-19 dan di luar negeri yang saya baca Malaysia sudah melakukan lockdown lagi," jelasnya.
Untuk itu, berbagai pihak harus mematuhi protokol kesehatan supaya terhindar dari wabah virus corona ini.
Syarief berharap agar pada periode 6-17 Mei 2021 saat pemberlakuan larangan mudik, akses transportasi benar-benar diperketat. "Tadi kita dapat penjelasan dari Angkasa Pura, (pada 6 Mei 2021), hanya 1.500 (dengan izin khusus) orang yang menggunakan moda transportasi udara. Dari sini negara rugi, namun demi kepentingan keselamatan rakyat, peraturan tersebut harus dilakukan demi kepentingan bersama yang lebih baik," paparnya.
Dari tinjauan ke Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno Hatta, Syarief menilai aturan pelarangan mudik sudah berjalan efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah menyadari karena pemerintah tidak menginginkan adanya penumpukan masyarakat di daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya suasana lebaran ini tidak membawa duka. Masyarakat bisa bersilaturahmi jarak jauh untuk menghindari hal yang lebih fatal lagi.
"Ini adalah ikhtiar pemerintah untuk melindungi rakyatnya dengan cara melakukan pelarangan mudik ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya.
