Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya untuk terus membongkar praktik kecurangan dalam distribusi beras, meskipun mendapatkan tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak yang diduga memiliki kekuatan besar. Ia menyatakan tidak gentar, karena misi tersebut merupakan amanah langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memberantas mafia pangan dan korupsi di sektor pertanian.
Amran mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapat peringatan agar waspada, karena yang dihadapi adalah “orang-orang besar” di balik praktik curang tata niaga beras. Namun, menurutnya, upaya membersihkan distribusi pangan dari praktik merugikan tetap harus dilanjutkan.
“Ini adalah perintah dari Presiden. Saya bilang siap, dan kami langsung bergerak,” kata Amran saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat.
Pernyataan serupa juga disampaikan Amran dalam peringatan puncak Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 pada 30 Juni 2025 lalu. Ia menegaskan tak akan mundur meskipun menghadapi tekanan, karena perjuangan ini demi menjaga keadilan, melindungi petani, memastikan harga yang wajar, serta menjaga ketahanan pangan nasional.
“Kami berdiri membela rakyat, petani, dan masyarakat kecil. Apapun risikonya, kami siap menanggungnya,” ujarnya dengan tegas.
Amran juga menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil merupakan bentuk pengabdian untuk bangsa dan negara. “Risikonya besar, tapi kami tak gentar. Jiwa dan raga kami untuk Merah Putih,” katanya.
Mengenang masa kecilnya, Amran bercerita bahwa dulu ia pernah merasakan sulitnya membeli beras hingga terpaksa mencampurnya dengan pisang karena harga yang mahal. Ia tidak ingin pengalaman pahit tersebut terulang bagi rakyat Indonesia.
“Kami pernah makan nasi campur pisang karena tidak mampu beli beras. Pengalaman itu membekas, dan kami tak ingin rakyat merasakan hal serupa lagi,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Presiden telah menginstruksikan untuk segera memperbaiki regulasi, memerangi mafia pangan dan pelaku korupsi, serta memberikan kemudahan bagi petani untuk meningkatkan produksi.
Mentan juga menyampaikan visinya menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, didukung oleh program hilirisasi di sektor hortikultura dan perkebunan sebagai langkah strategis menuju kemandirian pangan nasional.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, aparat kepolisian, dan kejaksaan telah menggelar penyelidikan terkait dugaan kecurangan dalam peredaran beras komersial. Investigasi ini dimulai karena adanya kejanggalan di tengah melimpahnya produksi padi yang bahkan tercatat tertinggi dalam 57 tahun terakhir, dengan stok mencapai 4,2 juta ton.
Dari hasil pemeriksaan terhadap 136 sampel beras premium, ditemukan bahwa 85,56 persen tidak memenuhi standar mutu, 59,78 persen dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66 persen tidak sesuai berat kemasan.
Sementara itu, dari 76 merek beras medium yang diuji, ditemukan bahwa 88,24 persen tidak sesuai standar mutu, 95,12 persen melanggar HET, dan 9,38 persen tidak sesuai berat yang tercantum. Secara keseluruhan, pelanggaran ditemukan pada 212 merek beras.
