Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan bahwa kawasan ASEAN merupakan incaran produk crossborder global karena potensi besar jumlah penduduk mencapai 679 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,6 persen.
MenKopUKM Teten mengatakan ASEAN juga menjadi incaran karena nilai produk domestik bruto yang mencapai 3,62 triliun dolar AS, dan kontribusi ekspor ASEAN terhadap dunia mencapai 8,39 persen dari total ekspor dunia dengan nilai 2,05 triliun dolar AS.
Namun, di tengah potensi tersebut, Menteri Teten menekankan perlunya diperhatikan pertumbuhan para pelaku UMKM agar tidak tergerus oleh perdagangan ilegal lintas batas negara.
“Saya ingin menyoroti pentingnya untuk memastikan kemampuan UMKM kita tumbuh dengan menjaga perbatasan kita dari perdagangan ilegal lintas batas negara yang mengakibatkan terjadinya predatory pricing,” ucap Menteri Teten dalam acara Business Colective Action Coalition Conference: Strengthening Business Integrity: Creation a sustainable Economic Community in the ASEAN Indo-Pacific Region yang diselenggarakan oleh Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) di Jakarta, Rabu (27/9).
Lebih lanjut, pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Menteri Teten mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan pembentukan Lembaga Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ASEAN yakni AMSEF untuk wadah pemberdayaan dan bantuan keuangan guna mendorong inklusivitas bisnis UMKM di kawasan.
Tidak hanya itu, pihaknya juga telah melakukan beberapa kegiatan seperti dialog kebijakan mengenai ekonomi sirkular di kalangan UMKM di ASEAN dan KTT Bisnis Inklusif Keenam, yang menghasilkan komitmen para pemimpin ASEAN untuk mendorong Komunitas Ekonomi ASEAN yang kuat, inklusif, dan terintegrasi secara global.
“Pada kesempatan yang sama, kami juga menyoroti bagaimana ASEAN memastikan komunitasnya untuk mendukung produk lokal dan regional,” ujar Menteri Teten.
Menteri Teten meyakini, Asia Tenggara sangat relevan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dan cocok menjadi pusat produksi dan industrialisasi global yang berbasis pada keunggulan domestik.
Gagasan utamanya adalah hilirisasi sumber daya alam, yang dapat dicapai melalui transfer teknologi, pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, dan meminimalkan, bahkan menghilangkan, dampak negatif terhadap lingkungan.
“UMKM harus dilibatkan dalam proses hilirisasi ini agar dampaknya lebih luas dan signifikan,” katanya.
Menurutnya, inisiatif percontohan seperti model factory sharing yang telah dibuat oleh KemenKopUKM di beberapa wilayah di Indonesia siap diterapkan di seluruh kawasan ASEAN.
“Beberapa diantaranya adalah nilam atau minyak atsiri di Aceh, furnitur di Jawa Tengah, pengolahan daging sapi di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara untuk pengolahan serat kelapa, dan Kalimantan Timur untuk biofarmaka,” ujar Menteri Teten.
Menteri Teten berharap, belajar dari inisiatif yang diambil oleh pemerintah pada kesempatan Keketuaan ASEAN, KAKI juga dapat memberikan inisiatif yang lebih bermanfaat dalam mempromosikan praktik bisnis yang menjunjung tinggi transparansi dan tata kelola yang baik pada 2023.
Di tempat yang sama, Ketua Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Erry Riyana Hardjapamekas meyakini acara ini sangat penting guna membantu mengatasi praktik korupsi di kawasan ASEAN dan mempertegas perilaku anti korupsi dalam hal bisnis.
“Saya percaya topik yang dibicarakan dalam acara ini sangat penting untuk didiskusikan. Saya harap acara ini bisa mengatasi praktik korupsi di ASEAN. Korupsi merupakan hal yang sangat buruk dalam hal bisnis. Maka dari itu perlu ada komitmen anti korupsi khususnya dalam bisnis,” ucap Erry.***
